Jaga Stabilitas Dan Keamanan Yang Damai, Bupati Buol Pimpin Rapat Bersama Sejumlah Pihak

BUOL-Bupati Buol dr H Amirudin Rauf Sp Og M Si memimpin langsung pertemuan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dengan FORKOMPIDA, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Wanita, serta Tokoh Masyarakat lainnya berlangsung di aula lantai 2 Kantor Bupati Buol, Kamis 2 Juni 2022.

Pertemuan yang dilaksanakan adalah untuk menyikapi situasi di Kabupaten Buol yang oleh segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat Buol  digambarkan dalam keadaan kacau. Sehingga dengan pertemuan yang mengusung tema “ Menjaga stabilitas keamanan ketertiban dan kedamaian di Kabupaten Buol “ dimaksudkan untuk memberikan informasi yang benar tentang situasi  di Kabupaten Buol adalah baik-baik saja bahkan oleh beberapa daerah lain Kabupaten Buol dijadikan rujukan untuk belajar misalnya tentang pencapaian WTP 6 (enam) kali berturut-turut, tentang Program One Man One Cow dan lain sebagainya.

Baca juga: Tony Rosyid: Warga Jakarta Berlimpah Subsidi

Bupati Buol yang didampingi  oleh Wakil Bupati Buol H Abdullah Batalipu dan Ketua DPRD Kabupaten Buol Srikandi, S Sos M AP, dalam arahannya menyampaikan bahwa sebagai Pimpinan Daerah beliau tidak mengkhawatirkan adanya demo atau unjuk rasa  terhadap kepemimpinannya yang akan berakhir beberapa bulan ke depan karena beliau yakin dengan capaian-capaian prestasi selama dua periode kepemimpinannya Buol sudah jauh lebih maju jika dibandingkan dengan sebelumnya.Sikap yang diambil Pemerintah juga untuk menghindari terjadinya kembali tragedi Ramadhan Berdarah sebagamana yang terjadi di tahun 2010, karena jika itu terjadi yang rugi adalah masyarakat yang justru tidak paham dan hanya diprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.P

pertemuan tersebut juga ditampilkan visualisasi aksi demo yg berlangsung tgl 30 dan 31 Mei 2022.Dari visualisasi tersebut Bupati menyampaikan bahwa ada kata-kata yang tidak pantas untuk dilontarkan oleh para demonstran dan sudah keluar dari koridor kepatutan serta mempertontonkan kebrutalan dan dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan.

Baca juga: Tahun 2022, ASN Kemendes PDTT Harus Lebih Trampil Dalam Implementasi Program dan Informasi Publik

Atas situasi tersebut Bupati minta masukan dari segenap peserta pertemuan apa yang sebaiknya dilakukan demi menjaga stabilitas keamanan dalam bingkai persatuan dan perdamaian.P

kesempatan berikutnya Wakil Bupati menyampaikan bahwa hal-hal yang dituduhkan kepada Pemerintah terlebih kepada dirinya pribadi oleh pengunjuk rasa adalah  pemutarbalikan fakta karena keinginan untuk berkuasa. Beliau berharap dengan pertemuan ini akan ada informasi yang berimbang sehingga masyarakat tau yang sebenarnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Jika Jakarta Bebas Banjir, Apakah Ibu Kota akan Tetap Pindah?

Selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Buol dalam sambutannya memberikan statemen bahwa 8 (Delapan) Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Buol tetap solid untuk mendukung Pemerintahan yang ada.M

inti dari pertemuan adalah untuk mendapatkan masukan ataupun saran dari Tokoh Masyarakat yang secara representative mewakili semua elemen masyarakat.

Baca juga: Edy Mulyadi Hina Masyarakat Kalimantan, Ormas Kalteng Besok Lakukan Aksi

Sebagian besar menyarankan untuk melakukan dialog atau musyawarah seperti yang disampaikan Bapak Drs Ibrahim Timumun, ada juga yang menyarankan untuk melibatkan Camat dan Kades untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi saran Bapak Drs. Masrul DayHasyim.S

adalah penguatan ataupun support kepada pemerintahan saat ini bahwa masyarakat masih sangat percaya dan tidak terpengaruh.

Baca juga: Rawan Konflik Kepentingan, Ombudsman Usulkan Perubahan Susunan Pansel OJK

Atas masukan dan saran tersebut Bupati menyampaikan jika dialog atau musyawarah sebaiknya di inisiasi oleh Tokoh Masyarakat atau Lembaga adat karena jika diinisisasi oleh Pemerintah sudah berulangkali di undang tetapi tidak pernah hadir.

Pertemuan tersebut sekali lagi Bupati menegaskan sama sekali tidak khawatir hingga akhir kepemimpinannya  kekhawatiran beliau justru setelah Buol diperintah oleh PLT yang secara hukum benar memiliki legitimasi karena ditetapkan oleh Gubernur namun legitimasi dari rakyat berupa dukungan yang masih jadi tanda tanya. Oleh karenanya elemen-elemen yang ada di masyarakat yang harus berperan untuk memenangkan hati rakyat agar tidak mudah terprovokasi dan dimanfaatkan sekelompok kecil orang-orang yang hanya ingin memuaskan syahwat berkuasa.***